Baubau, Sulawesi Tenggara – Gelombang kritik datang dari kalangan aktivis di Kota Baubau menyusul dugaan tindakan arogansi yang dilakukan oleh seorang oknum anggota DPRD Kota Baubau dari Fraksi Partai Golkar saat menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa.
Peristiwa ini sontak menjadi perhatian publik dan memantik diskusi luas di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh oknum wakil rakyat tersebut tidak mencerminkan etika kepemimpinan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik.
Aksi Mahasiswa Berujung Sorotan
Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa sejatinya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, menyuarakan keresahan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.
Namun, suasana yang seharusnya menjadi ruang dialog justru berubah menjadi sorotan akibat dugaan sikap arogan dari salah satu anggota legislatif yang hadir di tengah massa aksi.
Koordinator aktivis, Masfandi, menilai bahwa insiden tersebut menjadi preseden buruk dalam hubungan antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
“Sebagai wakil rakyat, sudah sepatutnya anggota DPRD bersikap bijak, humanis, dan terbuka terhadap kritik. Dugaan arogansi ini sangat disayangkan dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Cederai Nilai Demokrasi
Aktivis menegaskan bahwa tindakan yang mengarah pada intimidasi atau sikap tidak bersahabat terhadap demonstran merupakan bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi.
Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bukan sekadar hak, tetapi juga fondasi penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Hal ini telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Jika ruang aspirasi justru dihadapi dengan sikap represif atau arogan, maka hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Desakan untuk Penegakan Etika
Tidak berhenti pada kecaman, para aktivis juga mendesak agar Badan Kehormatan DPRD Kota Baubau segera mengambil langkah konkret.
Mereka meminta agar oknum anggota DPRD yang terlibat dipanggil dan diperiksa secara transparan. Jika terbukti melanggar kode etik, maka sanksi tegas harus dijatuhkan demi menjaga marwah lembaga legislatif.
Menurut aktivis, penegakan etika bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut citra dan kepercayaan publik terhadap institusi DPRD secara keseluruhan.
Demokrasi Butuh Dialog, Bukan Intimidasi
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
Wakil rakyat seharusnya hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang menciptakan jarak atau ketegangan.
“Aksi demonstrasi merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan arogan dari pejabat publik terhadap rakyat yang menyuarakan aspirasinya,” lanjut Masfandi.
Harapan untuk Perubahan
Aktivis Kota Baubau berharap kejadian ini menjadi momentum evaluasi bagi seluruh anggota DPRD agar lebih mengedepankan pendekatan dialogis dalam menghadapi masyarakat.
Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawal jalannya demokrasi serta tidak takut dalam menyuarakan kebenaran.
Di tengah era keterbukaan informasi seperti saat ini, setiap tindakan pejabat publik akan selalu berada dalam sorotan. Oleh karena itu, sikap bijak, rendah hati, dan responsif terhadap kritik menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Penutup
Kasus dugaan arogansi ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi menjadi cermin bagi kualitas demokrasi di daerah. Apakah aspirasi rakyat benar-benar didengar, atau justru dihadapi dengan sikap yang menjauhkan kepercayaan?
Jawabannya ada pada tindakan nyata para pemangku kebijakan ke depan.
0 Komentar